Home / Opini

Rabu, 22 Maret 2023 - 17:07 WIB

Pembaharuan Aparatur Negara Dalam Melancarkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Efektif dan Efisien

Foto: Munas Zualdi/Ist

Pendahuluan

Pembaharuan aparatur negara merupakan salah satu upaya penting dalam melancarkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas institusi dan meningkatkan kinerja aparat pemerintah dalam mengelola sumber daya publik dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaharui aparatur negara antara lain pembaharuan sistem rekrutmen dan seleksi.

Pemerintah perlu memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi aparat pemerintah agar dapat menarik calon-calon terbaik dan memastikan bahwa aparat pemerintah memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Pelatihan dan pengembangan karyawan pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja mereka. Pelatihan ini harus mencakup peningkatan keterampilan teknis maupun kemampuan manajerial dan kepemimpinan.

Pemerintah harus melakukan pemangkasan birokrasi yang berlebihan agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan responsif. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi prosedur-prosedur yang tidak perlu. Penggunaan teknologi informasi. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, memperbaiki tata kelola keuangan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Mendorong partisipasi publik.

Pemerintah harus mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan memperbaiki akses publik terhadap informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan melakukan pembaharuan aparatur negara, diharapkan bahwa tata kelola pemerintahan dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Pembahasan

Mungkin Indonesia adalah negara yang kurang perhatian reformasi administrasi yang besar. Meskipun posisi Menteri Negara dan Aparatur negara selalu ada dalam pemerintahan Orde Baru, Namun demikian, kedalaman dan cakupan reformasi aparatur negara belum menyentuh bagian mendasar dari sistem pemerintahan.

Untuk mewujudkan sistem tersebut diperlukan reformasi aparatur negara pemerintahan yang mampu melaksanakan pemerintahan yang demokratis; Dan globalisasi bisnis harus komprehensif dan inklusif antara lain penentuan syarat-syarat pokok penyelenggaraan pemerintahan negara yang layak Dengan kemajuan bangsa Indonesia, kapasitas birokrasi pemerintahan semakin meningkat khususnya maraknya birokrasi negara, terutama dalam sumber daya manusia, Desentralisasi administrasi dan pemberantasan korupsi. Di masa-masa ini singkatnya, tidak mungkin untuk mengatasi semua dimensi reformasi aparatur negara. Presentasi saya lebih fokus pada reformasi birokrasi dan khususnya reformasi aparatur sipil negara.

Konstitusi Dasar Tentang Penyelenggaraan Negara

Baca Juga  Seni Bertanya

Gaya Gus Dur dalam memimpin salah satunya yaitu kurangnya dalam kesabaran dengan cara memegang perubahan tidak teratur dan tidak terencana seperti membuat 5 posisi perubahan kedudukan. Dilakukan oleh sekretaris yang sejajar dengan Sekretariat Negara beberapa kali dan campur tangan Presiden dalam pengangkatan pejabat tinggi di birokrasi Daerah pusat dan daerah menjadi faktor utama yang mempengaruhi keadaan tersebut Entropi. Di Dewan Gotong Royong, terdiri dari Par Menteri dari kalangan profesional yang menikmati reputasi baik di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, entropi pemerintahan mulai merosot karena kepercayaan rakyat mulai menguat lagi.

Sayangnya, di bawah pengelolaan KIB, aktivitas pengurus muncul kembali karena dipengaruhi oleh dua faktor: Pertama, kepercayaan diri yang rendah kepada masyarakat tentang keterampilan pembantu presiden. Kedua, apa yang spesifik Alasan utama adalah bahwa amandemen konstitusi tampaknya kurang memberikan landasan konstitusional bagi suatu sistem pemerintahan yang telah ada kapasitas yang besar, yaitu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berkontribusi untuk kebaikan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Faktor lain yang sebenarnya menjadi penyebab utama rendahnya Efektivitas pemerintah diubah empat kali selama amandemen pada periode 1999-2004, ketika pemerintahan kuasi parlementer dibentuk. Konstitusi yang direvisi secara fundamental mengubah sistem administrasi negara menjadi sistem presidensial, meskipun dijalankan oleh pendiri sistem tersebut dipandang sebagai sistem pemerintahan nasional yang kurang.

Pembaharuan Aparatur

Inovasi Politik, desentralisasi pemerintahan dan liberalisasi ekonomi, yang terjadi dengan cepat dari tahun 1998 tidak diikuti perubahan mendasar dalam manajemen. Karena itu sistem pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mendukungnya sistem politik demokrasi, otonomi daerah dan sistem ekonomi pasar terbuka belum sepenuhnya tersedia. Salah satu institusi tersebut adalah sistem birokrasi publik. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Peraturan Dasar sistem birokrasi, sistem sumber daya manusia, akuntabilitas dan transparansi.

Oleh karena itu, nampaknya reformasi birokrasi, khususnya reformasi kepegawaian harus fokus pada tiga aspek, yaitu penyelenggaraan sistem pengupahan dan jaminan sosial PNS, pemerataan PNS berkualitas di perkotaan dan untuk daerah pedesaan dan mengatasi ketimpangan kompetensi dalam formula politik.

Regulasi pengupahan dan jaminan sosial harus menjadi inti reformasi Birokrasi karena terlalu banyak penyimpangan dari sistem penggajian PNS saat ini mengacu pada teori upah yang berlaku. Literatur yang luas tentang manajemen sumber daya manusia di banyak negara skala gaji yang baik yang meningkatkan kinerja usaha adalah yang rasionya 1:20 antara gaji terendah dan tertinggi. Pada Pada awal pemerintahan Indonesia, sistem penggajian PNS menggunakan skala Jadi. Skala yang digunakan saat ini dikenal sebagai skala gaji Pejabat menyimpang dari teori upah.

Baca Juga  Pendelegasian Wewenang Secara Penuh Kepada Daerah

Skala pembayaran yang kami gunakan mungkin merupakan sistem pembayaran paling kompleks di dunia karena ini adalah skala gabungan dan rasio gaji pokok tertinggi hingga terendah terlalu kurus Gaji pokok yang dikenal di PGPS bervariasi mulai dari Rp. 700.000, gaji Minimum dan maksimum gaji Rp 1.700.000. Ada juga manfaat fungsional tambahan Jumlah dan kompensasi struktural PNS Tingkat IV dan I. Oleh karena itu, sistem penghargaan ini disebut sebagai sistem yang menggunakan timbangan gabungan.

Bentuk birokrasi juga harus bertujuan untuk menciptakan sistem sumber daya manusia yang berbasis kinerja. basis Undang-undang tentang sistem kepegawaian berbasis kinerja Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa birokrasi negara sudah ada intervensi politik terdapat pada UU No. 43 Tahun 1999. Untuk menjamin birokrasi ini Membersihkan dewan dari praktik korupsi dan administrasi aparatur negara digunakan dengan sangat efektif meritokratis, istilah ini dimasukkan ke dalam undang-undang badan independen pendukung presiden merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang harus dilakukan oleh badan-badan yang berbeda administrasi pusat dan daerah.

13 ayat 3 UU No. 43/1999 dalam pasal tersebut dijelaskan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Prinsip-prinsip pegawai negeri harus ada Komite independen adalah komite staf Negara ini terdiri dari 5 anggota perwakilan kelompok kepentingan penting yang tidak dibentuk oleh pemerintah. Ada semakin banyak lembaga independen seperti itu digunakan di berbagai negara karena terlihat bentuk kelembagaan yang lebih demokratis. Dalam berbagai Negara Industri, Komisi Pejabat Independen, yang terdiri dari 3-21 anggota, telah digunakan sejak saat itu dianggap berada dalam posisi yang lebih baik untuk memastikan proses perumusan Kebijakan pribadi yang berorientasi pada kinerja.

Penerapan good governance dalam pemerintahan sangatlah penting yaitu dapat mempengaruhi keberhasilannya perintah yang baik dalam bisnis untuk tugas ini menjadi sangat penting bahwa pemerintah memfasilitasi Mekanisme pasar dan pencegahan kemunculannya monopoli komersial.

Kesimpulan
Penerapan good governance dalam pemerintahan sangatlah penting yaitu dapat mempengaruhi keberhasilannya perintah yang lebih baik dalam dunia bisnis. Untuk tugas ini menjadi sangat penting bahwa pemerintah memfasilitasi mekanisme pasar dan pencegahan kemunculannya monopoli komersial.

Bagian integral dari reformasi aparatur negara Birokrasi harus direformasi besar-besaran Sebuah pemerintahan yang mencakup pengenalan sistem gaji dan jaminan sosial yang lebih memadai serta penggunaan aplikasi teknologi informasi modern dalam administrasi pemerintahan.

Penulis: Munas Zualdi

Nim, 1910104010023

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.

Editor: Redaksi gubris.com

Share :

Baca Juga

Opini

“Jatuh Cinta Berkali-kali”

News

2 Tahun Berjalan, Pengurus IMPS Dinilai Gagal Menjalankan Amanah Organisasi

Opini

Pemanfaatan Letak Geografis Secara Strategis Berpotensi Majukan Perekonomian Aceh

Opini

Cinta itu Serakah

Opini

Aceh, Apa Bisa Dibanggakan?

Opini

Understanding Woman Empowerment in Today’s Digital Era

Opini

Terima Kasih Iqbal Keumala

Opini

Tangis Haru Keluarga Pasien