Foto: Vicky Nur Hakim/Ist.
GUBRIS.COM – Baru-baru ini isu Partai mahasiswa indonesia sangat mencuat dikalangan masyarakat dengan tujuan sebagai representasi gerakan mahasiswa di parlemen. Hal ini muncul setelah adanya aksi mahasiswa besar-besaran di seluruh Indonesia.
Partai Mahasiswa Indonesia berdiri pada 21 Januari 2022, setelah mengubah nama Partai Kristen Indonesia 1945. Partai ini mendapatkan legalitas badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-5.AH.11.01 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kristen Indonesia 1945 menjadi Partai Mahasiswa Indonesia. Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia ini jelas dinilai mengancam gerakan mahasiswa.
Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Dan ini tertuang di peraturan pemerintah No.30 tahun 1990 bahwa gerakan yg dibangun mahasiswa disebut sebagai pilar demokrasi yang kelima.
Perjalanan sejarah indonesia tidak terlepas pengaruhnya dari peran mahasiswa. Dalam pergelokan dinamika politik pun peran mahasiswa tidak dapat dipisahkan. Mahasiswa senantiasa menjadi jembatan nurani masyarakat dalam menyikapi kebijakan penguasa yang menindas masyarakat. Berawal dari pergerakan era 65 yang timbul dari keresahan masyarakat sehingga muncullah tuntutan Tritura hingga sampai pada gerakan reformasi 98 yang mengadili kenaikan BBM dan KKN.
Melalui lembaga intra dan Ekstra kampus, mahasiswa bergerak dan menganut paham bahwa pemberontakan sangat tepat dalam menegakkan kebenarannya pada saat itu. Dunia pun menjadi saksi bisu bahwa demonstran mahasiswa memenuhi jalan-jalan di setiap daerah dalm membela hak yg di perkosa oleh penguasa.
Pergerakan mahasiswa seharusnya menjadi bagian dari advokasi masyarakat dan bangsa yang masih sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak. Sistem politik di indonesia biasanya belum cukup matang dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat oleh karena itu Mahasiswa sering kali dijadikan jembatan nurani masyarakat.
Perlu adanya partisipasi politik dalam tubuh pergerakan mahasiswa tetapi partisipasi politik pergerakan mahasiswa itu dilakukan dalam rangka mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Bukan menjadi anggota parlemen atas nama perwakilan mahasiswa.
Tugas inti mahasiswa sekarang bagaimana mengoptimalkan seluruh peran dan fungsi sebagai mahasiswa. Salah satunya adalah Social Control.
Masalah kekuasaan merupakan tugas parpol. Gerakan Mahasiswa hanya bertanggung jawab mengawal dan mengontrol transisi dan perkembangan demokrasi supaya tetap pada jalannya. Yang pasti itu bukan tugasnya koboy muda, dia tetap mesti belajar dan berproses dengan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi
Gerakan mahasiswa selain sebagai gerakan moral juga merupakan value political movement dan bukan power political movement oleh karena Gerakan politik kekuasaan merupakan ranah partai politik dan bukan untuk gerakan mahsiswa. Karena gerakan politik ini biasanya tidak independen dan kepentingannya sempit yaitu kekuasaan.
Dengan adanya value political movement, mahasiswa pasti bersifat independen baik etis maupun organisatoris. Tidak mendukung calon penguasa dan tidak masuk kedalam sistem pemerintahan atas nama pergerakan mahasiswa. Dengan demikian, Tugas utamanya tidak akan hilang yakni belajar dan terus berproses pada poros Insan akademis.
Oleh karena itu, Kami dengan tegas menolak adanya parpol mahasiswa, karena akan mencoreng independensi mahasiswa baik etis maupun organisatoris. Partai Mahasiswa Indonesia ini juga dinilai tidak sesuai dengan khittah perjuangan mahasiswa. Tidak ada oposisi sehingga menciptakan konsep negara kekeluargaan dan terancam menjadi otoriter.
Penulis : Vicky Nur Hakim (Ketua Umum HMI Komisariat FKIP USK dan juga Mantan Ketua Umum ESA USK & BEM FKIP USK)
Editor: Redaksi gubris.com
