Foto: Don Zakiyamani, Ketum JIMI/Ist.
GUBRIS.COM, BANDA ACEH – Rencana pembentukan tim kerja Pj Gubernur Aceh adalah blunder. Pasalnya, Pj Gubernur telah memiliki dinas dan perangkat lainnya. Tim kerja yang akan dibentuk hanya pemborosan bahkan dapat berubah menjadi tim ‘pemeras’. Mereka akan sering menjual nama Pj Gubernur dalam menghadapi kontraktor maupun panitia tender di dinas-dinas. Karenanya, JIMI mendesak Pj Gubernur membatalkan rencana itu.
Kalau kita kembali ke masa lalu, ketika kerajaan Malaka dikalahkan Portugis. Raja pada masa itu Sultan Mahmud Syah, juga memiliki tim pembisik. Bisikan yang berupa hasutan malah mengakibatkan Malaka runtuh. Bukan mustahil tim kerja Pj Gubernur Aceh nantinya hanya berfungsi sebagai tim pembisik yang menghancurkan Aceh dan Pj Gubernur. Kalau memang Pj tidak mampu memimpin Aceh silakan mundur, tidak perlu gunakan tim kerja segala.
Pj Gubernur Aceh memiliki pembantu yang sudah digaji dengan uang rakyat. Para kepala dinas, sekda beserta perangkatnya jangan diabaikan. Kalau mereka tidak becus silakan ganti. Jangan lagi menambah beban keuangan Aceh dengan mengangkat tim kerja. Kalau tujuannya ingin hentikan kelompok oposisi, atau membungkam oposisi termasuk mahasiswa, Pj Gubernur sudah salah paham soal demokrasi.
JIMI menilai Pj Gubernur Aceh sangat membutuhkan oposisi. Kita melihat beberapa sosok kritis yang beredar malah bermaksud membungkam. Ini tidak ‘sehat’ bagi demokrasi, harusnya mereka yang kritis tetap di luar circle kekuasaan. Demokrasi itu peluang beradu argumen, dialektika harus tetap hidup selama Achmad Marzuki memimpin Aceh. Kita tidak mau terjadi feodalisme hadir di Aceh.
JIMI menilai ini bukan perkara jangan ajarin jenderal menembak akan tetapi jenderal juga manusia biasa yang berpeluang besar melakukan blunder. Kami percaya Pj Gubernur Aceh bukan ‘boneka’ pusat dan juga tidak berharap Pj Gubernur Aceh menjadi ‘boneka’ tim kerja nantinya. Karenanya, sebelum blunder terjadi, alangkah cerdasnya jika Pj Gubernur Aceh lebih sering menggunakan nalarnya dibarengi hati bersih dalam mengambil langkah taktis bagi masa depan Aceh.
JIMI akan terus mengawal Pj Gubernur Aceh. Kita akan terus kritisi setiap kebijakan Pj Gubernur Aceh. Tidak peduli kebijakan itu bagus menurut nalar Pj Gubernur Aceh karena tradisi keilmuan dan ilmiah mengharuskan kelompok oposisi tetap kritis. Tradisi politik Aceh harus berubah. Setidaknya pola pikir elite politik harus berubah.
Penulis: Don Zakiyamani, Ketua Umum JIMI (Jaringan Intelektual Muda Islam)
Editor: Redaksi gubris.com
