Foto: Maulidia, Mahasiswa Fisip USK/Ist.
GUBRIS.COM – Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Aceh terletak diujung bagian dari Indonesia atau bisa dikatakan berada di ujung utara dari Pulau Sumatera. Aceh juga merupakan daerah spesial dimana daerah ini mempunyai hak yang dapat mengatur perekonomian dan bidang lainnya secara sendiri tanpa campur tangan daerah lain.
Provinsi Aceh memiliki sumber daya yang besar seperti minyak bumi dan gas alam. Bahkan menurut peneliti Aceh memiliki cadangan gas alam yang terbesar di dunia. Perekonomian provinsi Aceh saat ini ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Sebenarnya kondisi ekonomi di Aceh tidak jatuh terlalu jauh ke dalam lubang.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan perkapita di Aceh naik sebesar Rp78,16 juta pada tahun 2021 dan persentasi ekonomi Aceh secara kumulatif juga tumbuh sebanyak 2,79% di tahun 2022. Kenaikan ini disumbang oleh peningkatan konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri.
Pertumbuhan ini merupakan presentase terbesar selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi ditahun ini didapatkan dari beberapa sektor utama yaitu di bidang transportasi, pergudangan (19,51 persen), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (9,71 persen), serta informasi dan komunikasi (7,57 persen), selanjutnya di dapatkan juga dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan perdagangan.
Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak membawa pengaruh yang terlalu besar untuk masyarakat yang tinggal di Aceh. Terdapat banyak masyarakat yang masih berada di bawah garis kesejahteraan dengan tingkat pendapatan yang rendah.
Berdasarkan data dari laporan perekonomian provinsi Aceh (September 2021), posisi persentase kemiskinan meningkat dari 15,43% menjadi 15,53% atau sekitar 850,26 ribu jiwa baik jumlah dari desa maupun kota. Jenis mata pencaharian masyarakat di Aceh umumnya didominasi oleh pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.
Jenis-jenis mata pencaharian ini dapat dikatakan sebagai mata pencarian utama dengan persentase sekitar 92,81%. Lalu selebihnya adalah perdagangan, hotel, dan restoran dengan persentase sekitar 3,50%.
Aceh merupakan salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam yang tinggi. Banyak jenis-jenis sumber daya alam di Aceh yang belum tentu dimiliki oleh provinsi lain seperti, minyak bumi, gas alam, nikel, emas, timah, tembaga, intan, mangan. Belum lagi potensi yang berasal dari laut seperti ikan yang belum tentu provinsi lain juga memilikinya.
Tanaman hasil dari pertanian dan perkebunan juga melimpah seperti beras, kedelai, sayu dan buah-buahan, coklat, kemiri, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, dan masih banyak lagi tanaman lainnya. Namun semua hasil alam yang ada di Aceh belum memiliki pengolahan yang maksimal atau belum dimanfaatkan dengan sepenuhnya.
Meskipun dengan masyarakat Aceh yang didominasi dengan mata pencaharian petani, nelayan, pekebun dan hasil alam yang melimpah, tetap saja terdapat banyak pengangguran dan kemiskinan.
Potensi-potensi diatas sebenarnya cukup besar namun, apakah dapat menopang perekonomian di Aceh secara keseluruhan? jawabannya, belum tentu. Salah satu penyebab yang terkait selama ini yaitu karena pemanfaatan sumber daya alam yang belum maksimal serta kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai.
Cara lain yang dapat dilakukan untuk memajukan perekonomian di Aceh yaitu menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan dengan memanfaatkan secara penuh letak geografis Aceh yang strategis. Aceh dengan luas wilayah sekitar 56,770,81 km2, merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah berpotensi internasional.
Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
Jika melihat pada sejarah masa lalu, Aceh memiliki peran besar dalam dunia perdagangan yaitu ketika menjadi bandar utama di Asia untuk pedagang yang berasal dari berbagai negara dibawah kepemimpinan Sultan Alaidin Riayat Syah.
Pada tahun 1607-1636 M, dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dengan strategi-strategi peningkatan ekonomi yang tepat seperti strategi diplomatik ekonomi yaitu didasarkan pada tujuan untuk mencapai pengaruh dan politik, Sultan Iskandar Muda juga memanfaatkan letak geografis nya yang strategis yaitu dengan dapat menjadi pusat perdagangan internasional yang didalamnya terdapat banyak negara-negara besar seperti Arab, Tiongkok, Persia, India, bahkan Portugis.
Bahkan banyak negara-negara besar lainnya yang sangat tertarik untuk membuka area dagang di Aceh karena memiliki pasar yang luas. Karena telah menjadi pusat perdagangan internasional, Aceh dapat menaikkan harga pasaran hasil bumi, membangun bandar dagang utama di Aceh, sehingga sangat membantu perekonomian masyarakat Aceh. Salah satu bukti kekayaan dari adanya perdagangan internasional pada masa lalu yaitu kapal-kapal tempur, meriam, pasukan berkuda, dan pasukan gajah dengan total hingga 900 ekor.
Saat ini provinsi Aceh juga menjalin banyak kerja sama dengan negara-negara luar dalam bidang ekonomi, seperti pembangunan pabrik sebagai sentra industri pupuk di Aceh yang merupakan kerja sama antara Aceh dengan negara-negara ASEAN.
Kerja sama di sejumlah bidang seperti transportasi, lingkungan, dan people exchange terkait peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah termasuk pariwisata dan layanan kesehatan antara Aceh dengan Singapura, investasi dalam rangka pemulihan ekonomi antara Aceh dengan dua negara yaitu Malaysia dan Thailand dan masih banyak lagi kerjasama-kerjasama lainnya antara Aceh dengan negara lain. Pemerintahan provinsi Aceh pada masa sekarang juga menerapkan beberapa kebijakan yang dianggap mampu mengembangkan perekonomian.
Meskipun dengan tidak memanfaatkan wilayah Aceh yang strategis sebagai sektor perdagangan, provinsi Aceh ternyata memiliki cara lain untuk mencapai tujuannya. Berikut ini adalah beberapa kebijakannya:
Mendorong pengembangan dan implementasi green economy dalam pembangunan 68 laporan perekonomian provinsi Aceh Februari 2022 berkelanjutan di Aceh. Green Economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Percepatan realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Belanja modal diperkirakan memiliki beberapa effect terhadap perekonomian sehingga dapat mempercepat realisasi belanja modal menjadi hal yang perlu diperhatikan dan tingkatkan.
Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMi yang ada di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program.
Mempercepat capaian target program vaksinasi masal tahap pertama, kedua, dan vaksin booster.
Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan. Hal ini bertujuan untuk memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan multiplier effect yang besar mendorong model bisnis sharing factory dalam laporan perekonomian provinsi Aceh Februari 2022 rangka mendorong UMKM dan industri.
Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh.
Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau Regional Investment Relations Unit (RIRU) Aceh untuk dapat mengidentifikasi proyek clean and clear, mengikuti event promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor.
Penulis: Maulidia, Mahasiswa FISIP USK
Editor: Redaksi Gubris.com
